Paradigma baru pembangunan ekonomi global, yang mengedepankan pertumbuhan inklusivitas sosial,  kesempatan kerja dan akuntabilitas dari sektor keuangan, menjadi diskursus intelektual yang hangat akhir-akhir ini. Paradigma baru tersebut diharapkan dapat menjadi obat penawar”  bagi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran dunia,  sebagai imbas krisis global.

Sejak krisis ekonomi global,  jutaan orang telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Pemerintah pada negara-negara yang terimbas krisis,  tidak hanya harus mengatasi hilangnya pekerjaan, tetapi juga aktif  menciptakan lapangan pekerjaan, sebagai sumber pendapatan baru selama tahun-tahun ke depan.

Studi berjudul Assessing Private Sector Contributions to Job Creation the World Bank (World Development Report 2013), merumuskan perlunya beberapa institusi keuangan internasional ternama,  berkomitmen untuk bekerja sama dalam menangani penciptaan lapangan pekerjaan dan belajar satu sama lain dari pengalaman masing-masing.

Penciptaan lapangan kerja menjadi sangat relevan  di tengah fenomena  sekitar 200 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki pekerjaan.  Bank Dunia memperkirakan 600 juta pekerjaan harus diciptakan pada tahun 2020, terutama di beberapa negara berkembang, guna mengimbangi pertumbuhan populasi penduduk.

Reaksi dunia dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran antara lain ditandai dengan Kampanye Global Enterpreneurship Week, yang dimulai di Amerika Serikat tahun 2007, melalui Enterpreneurship USA 2007. Inggris menyusul dengan Enterprise UK 2008, yang selanjutnya diadopsi oleh negara-negara di belahan dunia lainnya. Sepanjang tahun 2012 kampanye GEW  telah digelar di 125 negara termasuk Indonesia.

Kampanye GEW sebagai global movement pengembangan kewirausahaan diharapkan akan dapat berkonstribusi dalam penurunan kemiskinan dan pengangguran. Melalui peran aktif para enterpreneur  membawa perubahan dan pembaharuan, sebagai strategi baru pembangunan ekonomi dalam  penciptaan lapangan kerja. Mengutip  Peter F Drucker, dengan mengembangkan kewirausahaan maka akan tercipta sesuatu yang baru dan berbeda.

Upaya mengembangkan secara masif spirit  enterpreneur  bukanlah tanpa alasan,  mengingat, keberadaan entrepreneur dalam sebuah negara, memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan pembangunan.  Mereka adalah “motor penggerak” dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Global Enterpreneurship Monitor (GEM),  menemukan bukti adanya korelasi antara kewirausahaan dan pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan  negara sejahtera. Enterpreneur berperan sentral dalam menciptakan keunggulan kualitas,  mengorganisasikan sumber daya yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah.

Secara internal seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam  menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja.

Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, tingkat pengangguran akan berkurang. Menurunnya tingkat pengangguran mengakibatkan naiknya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian.

 

Komitmen Indonesia  

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011, telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN),  dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia, mengingat jumlah  wirausaha Indonesia baru berkisar 0,24% dari populasi penduduk. Diharapkan dengan GKN  dapat mencapai sekurang-kurangnya 1% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2014 dan akhirnya mencapai rasio ideal 2% dari populasi penduduk.

Untuk itu, pemerintah  Indonesia telah menetapkan serangkaian kebijakan dan rencana aksi untuk mendukung program-program peningkatan kualitas dan kuantitas kewirausahaan di Indonesia, agar mampu  menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menghadapi krisis ekonomi global, sekaligus solusi mengurangi kemiskinan  dan penciptaan lapangan kerja.

GKN merupakan salah bentuk konkrit sebagai wujud kesungguhan Pemerintah RI untuk memasyarakatkan kewirausahaan kepada masyarakat luas.  Presiden RI dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya mengembangkan kewirausahaan,  terutama kalangan kaum muda dan kaum terdidik di Indonesia.

Proporsi wirausaha Indonesia yang baru sekitar 0,24% dari populasi penduduk disadari masih sangat kurang  untuk mendukung akselerasi pembangunan ekonomi. Mengutip sosiolog David Mc Cleiland, dibutuhkan minimal 2 % atau 4,8 juta wirausaha dari populasi penduduk Indonesia, sebagaimana prasyarat  suksesnya pembangunan ekonomi suatu negara.

Sebagai sebuah gerakan  kinerja, GKN sepanjang 2012 telah menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan jumlah wirausaha baru yang semula 570.339 orang pada 2011 (0,24 %) menjadi 3.707.205 orang (1,56 %) pada akhir 2012.

Peningkatan rasio jumlah wirausaha terhadap  jumlah populasi Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing untuk berkompetisi  dengan negara lain. Sebagai  perbandingan, Singapura memiliki wirausaha 7,2 %, Malaysia 2,1 %, Thailand 4,1 %, Korea Selatan 4,0 %, dan Amerika Serikat 11,5 % dari seluruh populasi penduduknya.

GKN juga diharapkan dapat berkontribusi positip  terhadap  upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran kinerja KIB II, yang mentargetkan turunnya
tingkat pengangguran dari 7% pada tahun 2011 menjadi 5–6%
pada tahun 2014, kemudian pertumbuhan ekonomi dari 6,5 5 pada tahun
2011 menjadi 7,7 % pada tahun 2014 dan kemiskinan turun dari 12,5
% menjadi 8–10 % pada tahun 2014.

Guna menyebarkan “virus” enterpreneur serta menjamin  suksesnya GKN, pemerintah akan menggelar Puncak  Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 2013 pada 18 Maret  di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Acara ini rencananya juga  akan dihadiri salah satu pendiri Twitter, Isaac Biz Stone, dan adik penemu Facebook, Randi Zuckerberg serta pendiri Microsoft, Bill Gate,  guna memberikan inspirasi bagi para generasi muda di tanah air dalam pengembangan wirausaha.

Disamping hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung kegiatan gerakan kewirausahan nasional, beberapa diantaranya meliputi aspek pengembangan sumber daya manusia, peningkatan program pembiayaan dan program pemasaran untuk para wirausahan dan calon wirausaha.

Hingga saat ini,  Pemerintah Indonesia juga telah menggulirkan program-program pemberdayaan wirausaha. Seperti, program wirausaha 1.000 sarjana, program pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial dan perkuatan, bantuan atau kredit dana bergulir, Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan dan bina lingkungan, program pembiayaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility), PNPM Mandiri dan program pelatihan untuk TKI.

Tantangan ke depan

Pengembangan kewirausahaan terutama bagi kalangan terdidik menjadi prioritas  guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, sehingga mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik dan sektor primer yang berkaitan langsung dengan rakyat. Melalui kewirausahaan diharapkan aktivitas ekonomi tidak lagi bertumpu pada eksploitasi yang berbasis pada sektor sumber daya alam (SDA).

Kemajuan ekonomi mendatang diharapkan lebih bertumpu pada investasi tinggi  untuk peningkatan bidang research and development (R&D) atau inovasi untuk mendongkrak nilai tambah, khususnya di sektor tradeable, yang dimotori dengan berkembangnya spirit kewirausahaan.

Terdapat beberapa tantangan ke depan yang memperlukan sinergitas dari semua pihak. Ketertinggalan negeri ini dalam hal inovasi yang menduduki peringkat bawah dalam kelompok negara G-20, merupakan satu tantangan tersendiri, apalagi menjelang pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Pengembangan inovasi melalui kewirausahaan perlu lebih digalakkan dan diberdayakan secara integral. Kunci pemenangan kompetisi mendatang tampaknya lebih kepada bagaimana inovasi dan kreatifitas terus  dilakukan, perubahan dan kontinuitas.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah  mengubah mind set  masyarakat usia muda dari job seeker  menjadi job creater  dengan mengedepankan peran kalangan pendidikan  melalui perubahan kurikulum pendidikan.

Proyeksi ke depan mengindikasikan akan makin  tajamnya  persaingan  kerja yang menuntut penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang berjiwa entrepreneur. Sebagai antisipasi membanjirnya tenaga kerja dan barang/jasa dari China, India, dan Australia sebagai implementasi China Asean Free Trade and Labor Area (CAFTLA), India Asean Free Trade and Labor Area (IAFTLA), dan Australian Asean Free Trade and Labor Area (AAFTLA).

Kompetensi sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk mampu menghadapi tajamnya persaingan global pada masa mendatang tersebut, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali terus bersatu padu dalam menciptakan dan mengembangkan wirausaha  baru di  berbagai penjuru negeri. Dengan kewirausahaan  diharapkan akan  terus berkembang  inovasi yang mampu membuka  akses pemasaran dan distribusi ke pasar  potensial,  guna menaikkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Penguasaan dan adopsi teknologi baru untuk inovasi perlu terus dikembangkan. Inovasi produk secara keseluruhan dengan gagasan bersifat kreasi baru yang bersifat memperbarui, memperkenalkan, mengembangkan strategi, dan menciptakan ide kreatif,  mendesain program untuk produk baru, semuanya merupakan kunci daya saing wirausaha.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan sektor UMKM dan koperasi, pendekatan pengembangan  Inkubator Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),  yang menyebar di berbagai pelosok tanah air, dengan dukungan kalangan perguruan tinggi dan dunia usaha  perlu terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Langkah ini diharapkan  dapat mentransformasi manajemen kewirausahaan, pendampingan, bimbingan konsultasi, pemasaran, teknologi, produksi, pengelolaan keuangan dan bimbingan desain serta  kemasan.

Sistem inkubasi inilah yang terbukti mampu menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Sistem ini  juga telah  diadopsi sebagai bagian dari strategi pembinaan usaha kecil dan memengah di sejumlah negara, agar star up wirausaha pemula meningkat daya tahan dan adaptasinya terhadap lingkungan,  sekaligus sebagai media atau tempat berlatih, bertanya, dan berdiskusi untuk mengembangkan atau merealisasikan usahanya.

Tentunya kita berharap dengan semangat peningkatan kapabilitas koordinasi dan sinergitas dari K/L, pemerintah daerah, kalangan swasta dan perguruan tinggi,  akan mampu berperan dalam  mendukung percepatan peningkatan tumbuhkembangnya wirausaha-wirausaha baru di berbagai penjuru negeri,  sehingga dapat  berperan optimal dalam  mentransformasikan kejayaan ekonomi Indonesia pada masa mendatang.  

Eddy Cahyono Sugiarto

*) Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan