Sejak meletusnya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang lalu, obsesi publik terhadap kewirausahaan mulai bangkit dan terus berkembang sampai 1½ dekade kemudian. Gelombang PHK yang menyertai fenomena bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar saat krisis, telah menyebabkan trauma pada angkatan kerja usia muda. Itu sebabnya, kelompok ini beramai-ramai mencari ranah lain yang sekiranya bisa menjauhkan mereka dari ancaman PHK. Dan akhirnya, pilihan pun jatuh pada kewirausahaan!

Gema kehebohan entrepreneurship selama 14 tahun terakhir terasa cukup signifikan, sampai-sampai banyak tokoh beken dari berbagai kalangan yang ikut ambil bagian. Tidak kurang dari Ciputra (pengusaha properti) serta Rhenald Khasali (akademisi) pun turut melibatkan diri. Tapi sebegitu jauh, gaung keras entrepreneurship itu belum mampu membahana di semua lini kehidupan masyarakat.

Wacana kewirausahaan hanya menambah satu kotak kecil dalam masyarakat, dan tidak menimbulkan ledakan kecenderungan kolektif yang utuh ke arah dunia bisnis. Sebagian besar generasi muda lainnya masih asyik memburu lowongan-lowongan kerja. Kaum buruh masih marak menuntut hak-hak perburuhannya tanpa ada tanda-tanda munculnya keinginan untuk hijrah ke dunia wirausaha.

Beberapa orang menyatakan bahwa pemerintah setengah hati dalam mengkampanyekan semangat berwirausaha. Sementara gedung SMESCO di Jakarta yang diperuntukkan bagi kegiatan wirausaha dibangun sangat megah, di lain sisi aktivitas-aktivitas nyata di tengah masyarakat belum dirasakan cukup berarti. Bandingkan dengan kampanye beberapa dekade lalu ketika pemerintah Orde Baru berupaya menyosialisasikan kegiatan olahraga. Dengan slogan “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”, hanya dalam tempo 2 tahun program tersebut berhasil sukses. Di mana-mana tampak warga berolahraga dengan antusias dan itu masih berlangsung sampai sekarang.

Demikian juga dengan kampanya Keluarga Berencana. Berbekal kesungguhan yang maksimal, pemerintah berhasil mewujudkan masyarakat yang sadar KB sekaligus mengimplementasikan motto “Dua Anak Cukup!” Lantas, bagaimana dengan kewirausahaan?

Kampanye pemerintah kali ini terasa kurang intens, akibatnya aura kewirausahaan larut bahkan sirna dalam hingar-bingar isu korupsi yang sedang menggila. Sementara itu, peminat bisnis dari kalangan generasi muda masih terus berputar-putar dengan kegiatan menghadiri berbagai seminar, keinginan menjadi pembicara publik/trainer (karena tidak diperlukan modal besar ditambah kesempatan menjadi tenar), serta ikut berkecimpung dalam maraknya tren waralaba.

Aktivitas yang berputar-putar tanpa arah jelas itu, cepat atau lambat akan memunculkan kejenuhan. Kejenuhan pada gilirannya akan menghasilkan kelesuan dan kemunduran. Majalah “Duit”, sebuah media yang fokus pada kewirausahaan, mensinyalir bahwa degradasi kinerja dunia waralaba Indonesia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah itu.

Jadi apa yang harus diperbuat?

Saya berpendapat, bahwa sudah tiba saatnya untuk pemerintah agar meningkatkan upaya-upaya kampanye yang lebih terarah, fokus bahkan dengan intensitas yang berlipat ganda dibandingkan kampanye olahraga atau keluarga berencana. Sebab apa? Sebab, kewirausahaan pada dasarnya merupakan wacana ilmu pengetahuan yang melibatkan semua aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, mental, karir, keluarga, aspek sosial serta aspek spiritual.

Karena melibatkan semua aspek kehidupan, seluruh lapisan dan elemen masyarakat pun harus terlibat dan dilibatkan. Termasuk dan terutama, para pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha (dengan sendirinya), kalangan akademis, birokrasi, kalangan agama, pemuda, ibu rumah tangga dan lain-lain. Mereka semua harus diberi semacam “indoktrinasi” tentang kewirausahaan, di mana dalam pemikiran saya lebih jauh, indoktrinasi ini harus sedemikian, sehingga bisa disejajarkan dengan doktrin-doktrin yang sudah kita kenal seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme, komunisme dan sebaginya.

Entrepreneurship saja tidak cukup. Harus ada effort yang lebih masif, yaitu entrepreneurialisme. Inilah doktrin yang saya maksudkan harus bisa diterapkan sejajar dengan doktrin-doktrin lain yang sudah ada. Kalau kapitalisme dan liberalisme sangat membela dan menjunjung tinggi hak-hak perorangan, sedangkan sosialisme dan komunisme sebaliknya fokus pada hak-hak kolektif, maka entrepreneurialisme justru tidak meletakkan “hak” pada prioritas utama.

Entrepreneurialisme merupakan faham berbasiskan attitude, yang mewajibkan kontribusi perorangan pada masyarakat sebelum berbicara tentang hak individual. Dan karena berbasis pada attitude, tidak diperlukan lagi sebuah sistem manajerial yang mengatur hak-hak perorangan. Pada tingkat entrepreneurialisme yang sudah mendarah daging, karakter masing-masing individu sudah cukup untuk mengatur sejauh mana hak-hak pribadi boleh diimplementasikan.

Semoga bermanfaat. (rh)

Sumber media wirausaha

print