PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

BANTUAN OPERASIONAL

PERGURUAN TINGGI NEGERI

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.  Latar Belakang

Dewasa ini, kemajuan pembangunan membutuhkan kualifikasi yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan tinggi juga semakin meningkat. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Mahalnya biaya pendidikan tinggi masih dirasa memberatkan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi mahalnya biaya pendidikan tinggi adalah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah (SPP) dan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri yang mulai berlaku mulai tahun akademik 2012/2013.

Untuk mengatasi masalah tersebut serta untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO-PTN) dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada perguruan tinggi negeri. Program BO-PTN bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi. Untuk memberikan panduan dalam penggunaan dana BO-PTN maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

 

  1. B.  Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
  10. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian.

 

  1. C.  Manfaat BO-PTN

1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi:

  1. Menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi
  2. Mendukung peningkatan mutu layanan di perguruan tinggi
  3. Memperlancar proses pembelajaran di perguruan tinggi

2. Manfaat Bagi Masyarakat / Orang Tua:

  1. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa
  2. Terjaminnya keberlangsungan layanan perguruan tinggi bagi mahasiswa

 

  1. D.  Tujuan
  2. Tujuan pemberian BO-PTN adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai SPM. Bagi perguruan tinggi yang telah mencapai SPM, menjaga agar SPP (tuition) perguruan tinggi tidak naik, dan BO-PTN ini dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akan biaya operasional perguruan tinggi.
  3. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggungjawab BO-PTN dalam mengelola dana BO-PTN secara tepat guna.

 

  1. E.  Pengertian
  2. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO-PTN) merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.
  3. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO-PTN) diperuntukkan bagi biaya operasional pendidikan termasuk untuk penelitian, yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan mutu lulusan namun terkendala jika seluruhnya dipungut kepada mahasiswa.

 

BAB II

KETENTUAN UMUM

 

  1. A.    Sasaran Program

Sasaran program BO-PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri

 

  1. B.     Dasar Alokasi

Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN pada perguruan tinggi, mempertimbangkan kriteria berdasarkan informasi sebagai berikut:

 

  1. PNBP per mahasiswa (S1 dan Diploma)

Kriteria ini dapat menunjukkan tingkat pembebanan biaya operasional yang dibebankan kepada mahasiswa.

 

  1. Proporsi Bidik Misi terhadap jumlah mahasiswa

Pemberian kesempatan kepada masyarakat tidak mampu namun mempunyai potensi besar dalam bidang akademik untuk menikmati pendidikan tinggi telah menjadi tekad pemerintah. Salah satunya adalah ketentuan memberikan porsi 20 persen dari total mahasiswa suatu perguruan tinggi bagi mahasiswa tidak mampu untuk dibebaskan dari biaya pendidikan melalui pemberian beasiswa Bidik Misi. Biaya yang dikeluarkan perguruan tinggi untuk mewujudkan kebijakan tersebut tidaklah sedikit dan berimplikasi pada anggaran yang lainnya, sehingga tidak banyak perguruan tinggi yang telah merealisasikannya. Untuk mendorong perguruan tinggi menyukseskan kebijakan tersebut, maka menjadi rasional apabila besarnya BO-PTN didasarkan pada jumlah mahasiswa suatu perguruan tinggi yang diberi beasiswa Bidik Misi.

Jumlah mahasiswa Bidik Misi yang besar di satu perguruan tinggi dapat menunjukkan telah terjadinya proses berbagi sumberdaya dari biaya operasional pendidikan, mengingat SPP peserta Bidik Misi besarnya pasti/tetap sehingga kekurangannya dibiayai dari biaya mahasiswa lain yang membayar SPP lebih tinggi. Kriteria ini juga dapat digunakan sebagai pendekatan BO-PTN yang akan ditanggung oleh Pemerintah.

 

  1. Proporsi PNBP non tuition

Besarnya PNBP perguruan tinggi secara tidak langsung menunjukkan tingkat kemampuan perguruan tinggi dalam mengelola dan menyediakan layanan pendidikan tinggi yang bermanfaat bagi stakeholder. Bantuan berupa BOPT yang didasarkan pada persentase tertentu terhadap besarnya PNBP akan mendorong perguruan tinggi sesuai kapasitasnya masing-masing untuk mampu meningkatkan kinerjanya, sehingga kepercayaan stakeholder akan meningkat. 

 

PNBP non tuition dimaksudkan sebagai jumlah anggaran perguruan tinggi yang diperoleh di luar mahasiswa (tuition maupun Sumbangan Institusi). Perguruan tinggi yang memiliki PNBP non tuition menggambarkan kinerja institusi yang baik sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat melalui kerjasama dalam bentuk layanan jasa maupun penelitian.

 

  1. Indeks terhadap jenis/karakteristik Prodi

Dalam suatu perguruan tinggi dimungkinkan terdapat Program Studi yang langka, khas, diperlukan untuk kepentingan khusus, atau menjadi inti (core) bagi perguruan tinggi tersebut. Dengan pertimbangan itu Program Studi harus tetap dipertahankan keberadaannya, meskipun jumlah mahasiswanya sedikit. Kebijakan tetap menghidupkan Program Studi seperti itu berimplikasi pada besarnya biaya operasional yang harus ditanggung perguruan tinggi yang tidak proporsional dengan pemasukan. Bantuan biaya operasional untuk menutup kekurangan pembiayaan kegiatan pembelajaran secara normal pada program studi tertentu dalam hal ini sangat diperlukan. Selain itu, keperluan biaya untuk setiap program studi berbeda satu dengan lainnya. Untuk mempermudah pendekatan dapat  dibuat pengelompokan dengan pendekatan yang mengelompokkan program studi sbb:

1)   Prodi dengan metode pembelajaran berbasis klinik (seperti kedokteran, farmasi, dll.)

2)   Prodi dengan metode pembelajaran berbasis laboratorium, seperti teknik, sains, kedokteran pre-klinik.

3)   Prodi dengan metode pembelajaran berbasis laboratorium, studio, kuliah lapangan, seperti arsitektur, desain, hukum.

4)   Prodi lainnya

 

  1. Akreditasi Program Studi

 

  1. C.    Penggunaan Dana
    1. Dana BOPTN dapat digunakan untuk :

 

  1. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

     Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat masih sangat terbatas, sehingga dana BOPT menjadi sangat penting sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Masalah ini berhubungan langsung dengan semakin banyaknya dosen melakukan penelitian. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen melakukan penelitian yang seringkali melibatkan mahasiswa. Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT.

Ketentuan pelaksanaan penelitian mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian.

 

  1. Biaya Pemeliharaan

     Pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi tidak bisa dilakukan seandainya bila diinginkan keberadaanya senantiasa siap dengan kondisi layak pakai untuk digunakan mendukung kegiatan pendidikan tinggi. Dalam kondisi keterbatasan biaya pemeliharaan, maka dana BOPT untuk pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.

 

  1. Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah

     Dalam proses pembelajaran banyak dibutuhkan bahan habis pakai, baik untuk kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, administrasi pendidikan, serta kegiatan akademik dan non akademik. 

 

  1. Bahan Pustaka

     Pengadaan buku-buku teks, jurnal nasional dan internasional, CD ROM artikel ilmiah, CD ROM data riset, langganan jurnal digital, dan lain-lain harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk menjamin terjaga dan berkembangnya wawasan kekinian ilmu yang dipelajari sivitas akademika.

 

  1. Penjaminan Mutu

1)   Belanja ini bertujuan untuk mencapai akreditasi A (Nasional) dan akreditasi Internasional. Belanja ini digunakan termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan ISO dan sertifikasi ISO ke lembaga Sertifikasi.

2)   Perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi atau diploma, agar kompetensi lulusannya mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna, maka perlu melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi akan sangat membantu program sertifikasi kompetensi sehingga tercipta lulusan perguruan tinggi yang kapabel dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pengguna tenaga kerja.

 

  1. Kegiatan Kemahasiswaan

1)   Dalam meningkatkan layanan organisasi kemahasiswaan masih diperlukan tambahan anggaran, karena banyak kegiatan mahasiswa baik yang berhubungan dengan kepemimpinan maupun yang berhubungan dengan olah raga. Kegiatan ini diperlukan sebagai sarana agar mahasiswa selalu terpacu untuk melakukan aktivitas positif di dalam kampus, sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman dalam berorganisasi dan bersosialisasi.

2)   Dinamika kegiatan kemahasiswaan termasuk kewirausahaan bagi mahasiswa yang begitu beragam sangat penting untuk didorong dan difasilitasi. Biaya yang dikeluarkan untuk menopang kegiatan kemahasiswaan pada saat ini masih sangat terbatas, sehingga BOPT dalam hal ini sangat diharapkan untuk membantu pembiayaan tersebut.  

 

  1. Langganan Daya dan Jasa

     Kegiatan operasional perguruan tinggi yang sangat padat dengan kegiatan pengajaran, penelitian pengabdian masyarakat, administratif dan kegiatan penunjang lainnya memerlukan dukungan sumber daya listrik yang sangat besar. Demikian pula kebutuhan akses informasi pengetahuan sivitas akademika secara real time melalui internet dengan kapasitas dan kecepatan yang memadai sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Langganan internet perlu diberikan bantuan karena banyak mahasiswa yang memerlukan informasi guna menunjang kegiatan belajar dalam hal mengerjakan tugas-tugas kuliah dan dalam menyelesaikan proyek akhirnya.

 

  1. Kegiatan Penunjang

     Kegiatan-kegiatan lain yang sangat beragam dalam perguruan tinggi seperti pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, lokakarya, dan lain-lain memainkan peranan sangat penting bagi keberhasilan perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang memuaskan.

 

  1. Pengembangan ICT dalam Pembelajaran

     Belanja ini digunakan untuk pemeliharaan hardware, pengembangan software dan sistem jaringan,  materi pembelajaran (handout, modul, animasi, audio visual) dan perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, teleconference)

 

  1. Honor dosen dan tenaga kependidikan Non PNS

     Sebagai ujung tombak dalam layanan pendidikan tinggi, keberadaan pegawai sangat sentral. Jumlah pegawai perguruan tinggi baik yang sudah BLU maupun yang masih PTN sangat besar terutama dengan status honorer atau kontrak, karena adanya pembatasan perekrutan PNS dari pemerintah. Besarnya jumlah pegawai honorer atau kontrak membawa implikasi membengkaknya biaya gaji/honor.

 

  1. Dosen Tamu

     Dalam meningkatkan mutu jurusan/program studi khususnya masalah kuliah tamu untuk dosen dan mahasiswa dapat dialokasikan untuk diberikan bantuan biaya, karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan update pengetahuan sehingga sangat bermanfaat sekali bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari pengetahuan yang ada di perguruan tinggi

 

  1. Pengadaan sarana prasarana sederhana

Belanja ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan kriteria:

  1. Melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan nilai  maksimum Rp 5.000.000.000,- per unit, maksimum 2 unit
  2. Rehabilitasi atau pemeliharaan gedung  dengan nilai  maksimum Rp 5.000.000.000,- per paket, maksimum 2 paket
  3. Perbaikan atau pembenahan tata ruang/halaman/taman dengan total nilai  keseluruhan paket maksimum Rp 5.000.000.000,-
  4. Pembelian peralatan laboratorium dengan total nilai  keseluruan paket maksimum Rp 2.500.000.000,-
  5. Untuk  PTN dengan alokasi BOPTN sampai dengan Rp 50.000.000.000,- maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 20% dari Total Nilai BOPTN
  6. Untuk  PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 50.000.000.000,-, tetapi lebih kecil Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 15 % dari Total Nilai BOPTN
  7. Untuk  PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 100.000.000.000,- , maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 10% dari Total Nilai BOPTN

 

  1. Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra Perguruan Tinggi masing-masing.

 

  1. Dana BOPTN tidak dipergunakan untuk :
    1. Belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung baru dan kendaraan dinas)
    2. Tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil
    3. Kebutuhan operasional untuk manajemen

 

BAB III

IMPLEMENTASI DANA BO-PTN

 

Alur Implementasi Dana BO-PTN:

  1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerima alokasi dana BO-PTN pada APBN;
  2. Tim Evaluasi menentukan alokasi dana BO-PTN Satker berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
  3. Perguruan tinggi menerima alokasi dana BO-PTN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  4. Perguruan tinggi menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BO-PTN dalam Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam RKA-KL;
  5. Perguruan tinggi menyiapkan data dukung berupa TOR dan RAB atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
  6. Perguruan tinggi melakukan penelitian RKA-KL dengan tim Inspektorat Jenderal dan Biro PKLN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Biro PKLN Kemdikbud dan Ditjen Pendidikan Tinggi melakukan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran;
  8. Apabila disetujui maka ditetapkan menjadi DIPA;
  9. Perguruan tinggi menggunakan dana BO-PTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun;
  10. Perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per output.

 

                                                                                    Jakarta, 3 Februari 2014

                                                                                    Sekretaris

                                                                                    Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,                                                                     

 

                                                                                                                                                                        Patdono Suwignjo

                                                                                    NIP 195810071986011001
Lampiran.  Diagram Alur Implementasi Dana BOPTN     

 

 

NO

YES

Alokasi Dana BO-PTN Satker

PT menyusun kegiatan dalam RKA-KL beserta TOR & RAB

PT melaksanakan kegiatan

Laporan

Revisi RKA-KL

DIPA

Penelaahan di DJA

Alokasi Dana BO-PTN pada APBN

Tim Evaluasi

Kriteria

Penelitian RKA-KL dengan Tim Itjen dan Biro PKLN Kemdikbud